Sekolah Berprestasi Minim Siswi

TRIBUNKALTENG.COM, KANDANGAN - Meski terhitung sebagai sekolah yang mencetak siswi berprestasi, ironisnya keberadaan ponpes Ibnu Mas’ud yang juga tersedia sekolah umum SMP dan SMA, hanya memiliki sedikit siswi dan nyaris luput dari perhatian bantuan. Tak seperti sekolah umum berprestasi lainnya di Kandangan sepeti SMAN 1 Kandangan atau SMAN 2 Kandangan yang menerima hingga 500 lebih siswa, SMA Ibnu Mas’ud Puteri sendiri saat ini hanya diisi puluhan siswi. Meski jumlahnya digabung dengan siswi SMP, jumlahnya tak lebih dari 100 siswa. Itu sebabnya untuk jurusan kelas pun baru dibuka kelas Bahasa Indonesia. Sedangkan kelas IPA ataupun IPS, belum ada. Jika dilihat dari letak bangunannya, Ponpes Ibnu Mas’ud berada di tepi Jl A Yani Kecamatan Sungai Raya. Akses mencapai ke sekolah ini sangat mudah. Demikian juga dengan kondisi luas lahan dan bangunannya, bisa menampung banyak siswa berlipat-lipat jumlah yang ada. Tak kalah dengan SMA umumnya di Kandangan. Pimpinan Ponpes Ibnu Mas’ud Puteri, H Rahmadianoor, menjelaskan jumlah siswi yang masuk sekolah binaannya terbilang fluktuatif. Namun jika dibanding sekolah lain seperti madrasah ataupun sekolah umum lainnya, jumlahnya jauh lebih sedikit. Sekolah berprestasi ini ternyata masih miskin jumlah siswinya. “Jumlah siswi yang masuk setiap tahunnya fluktuatif. Kadang banyak, kadang sedikit. Tapi jika dibanding sekolah lainnya, memang jauh lebih sedikit. Saat ini seluruh siswi tingkat SMP dan SMA hanya berjumlah 100 siswi,”jelas Drs.Rahmadianor

Tahun 2014 DP3 Berubah Jadi SKP

Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan penilaian setiap tahun oleh atas langsung PNS merupakan keniscayaan dalam menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian tersebut menjadi syarat setiap PNS yang mengajukan kenaikan pangkat. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Dr Wahyono MM, dalam sambutan acara Lokakarya Kompetensi dan Penilaian Sasaran Kerja PNS Sabtu (14/9) di Rektorat kampus Sekaran mengatakan bahwa Penilaian Kinerja PNS harus dilakukan secara objektif. “Kalau pegawai itu baik, kinerja bagus, mestinya DP3 baik, suatu saat ada yang datang ke saya mengatakan bahwa si A kinerja kurang baik, dengan berbagai alasan begini –begini, tetapi setelah dicek DP3nya baik, bagaimana ini? tentu saja hal ini jangan sampai terjadi”, katanya. Menurut Wahyono, mulai tahun 2014 DP3 berganti jadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sebagai seorang pimpinan hal baru ini, harus segera disosialisasikan ke staf bawahan, dosen agar mereka memahami perubahan ini, dan diimplementasikan, “narasumber yang kita hadirkan silahkan dikuras habis ilmunya, semakin ilmu dikuras tidaklah berkurang, bahkan ilmunya akan semakin berkembang”, tegasnya. Acara yang diikuti PD2, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala UPT, Kabag dan Kasubbag itu menghadirkan pembicara dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yulianus dengan memaparkan cara menyusun Sasaran Kinerja Pegawai. Yulianus mengemukakan bahwa SKP merupakan sasaran kinerja dan target kerja tahunan PNS, selama satu tahun, apa yang akan dilakukan oleh pegawai, “SKP mempunyai bobot 60% dan 40% penilaian dari aspek behavior, penilaian SKP ini untuk menentukan berapa besaran remunerasi yang akan diterima oleh PNS”. tandasnya