AIR TERJUN HARATAI

Air Terjun Haratai Loksado Air Terjun Haratai terdapat di Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kandangan sebagai ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak sekitar 120 Km dari Kota Banjarmasin. Loksado adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai pesona alam pegunungan yang masih asri. Untuk menuju Desa Haratai yang terletak sekitar 60 Km dari Kota Kandangan, anda dapat memilih angkot jurusan Kandangan-Loksado dengan ongkos Rp. 10.000 - Rp. 15.000. Untuk menuju Desa Haratai anda bisa menempuh perjalanan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 3 jam sembari menikmati suguhan alam nan eksotik ini yang terletak di pegunungan Meratus. Namun bagi anda yang tidak kuat menempuh perjalanan sejauh itu, masyarakat sekitar menyediakan jasa ojek dengan ongkos Rp. 25.000 – Rp. 30.000. Foto ini diambil ketika saya dengan teman-teman berkunjung ke desa ini pada 10 Oktober 2009 yang lalu. Beberapa hari sebelum kami menyambangi air terjun ini, Hulu Sungai Selatan memang sering diguyur hujan. Akibat dari guyuran hujan itulah ada sebuah pohon kayu yang terletak di puncak bebatuan (tempatnya air terjun ini mengalir) roboh dan tepat menimpa air terjun. Dengan bermaksud mencoba menyingkirkan pohon tersebut salah satu dari teman saya memanjat pohon yang tumbang itu, pada saat itu saya berinisiatif untuk mengabadikannya. Namun sayangnya, beratnya beban badan teman saya tidak mampu mengalahkan bobot pohon besar itu, sehingga pohon tersebut tidak bisa disingkirkan. Tingginya badan teman saya bisa dijadikan sebagai pembanding tingginya air terjun Haratai ini yang konon mempunyai tinggi 30 meter. Selain Air Terjun Haratai Loksado, aliran sungainya juga kerap dijadikan arung jeram dengan menggunakan bambu, yang dikenal dengan Bamboo Rafting atau bahasa daerah setempat balanting, sayangnya moment itu belum sempat saya abadikan. Foto diambil dengan Nikon D3000, menggunakan lensa Kit 18-55 mm, f/3.3-5.6 G, AF-SVR, filter UV, 1/15, f/7.1.

Asal Usul Nama Kandangan, Kalimantan Selatan.

Kandangan Cing-ai...!! Apalah artinya sebuah nama, Sekuntum mawar diberi nama apapun akan tetap mengeluarkan keharuman Kalimat sastrawan Inggris itu, William Shakespeare, tidaklah salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Dalam konstalasi kehidupan, nama, tenyata turut merumuskan sesuatu yang amat intim dengan keberadaan: identitas pembeda antara yang satu dengan yang lain, termasuk dalam soal wilayah atau komunitas tertentu. Dengan mengucapkan sebuah identitas kewilayahan, seseorang pada dasarnya telah memilih satu pola untuk bereaksi atau bersikap dalam suatu situasi, termasuk dalam hal merasa tersinggung atau bangga, dalam hal kesediaan untuk mati atau menahan diri. Pernyataan yang berbunyi “Kandangan Cing-ai!” merupakan contoh ihwal semacam itu. Kalimat pendek tersebut sudah demikian populer, utamanya di kawasan Kalimantan Selatan. Turun temurun dari waktu ke waktu, dari satu generasi ke generasi yang lain. Di dalamnya, kendati kadang terkesan bernada arogan, tersirat suatu kebanggaan terhadap banua, kebanggaan terhadap satu komunitas , yang mempunyai ciri dan karakter tersendiri. Kalangan budayawan dan sosiolog beranggapan bahwa karakter urang Kandangan itu keras tatapi menyimpan kelembutan, lamun dibaiki salipi di kantung gin dijulungi, tapi lamun dijahati Saumur janang kaingatan. Karakter yang lain adalah teguh dalam memegang prinsip, melatakkan harga diri di tempat yang tinggi, punya solidaritas yang kental, berani dan jarang bapisah lawan gagaman. Lalu darimanakah asal muasalnya sehingga wilayah yang dibelah oleh Batang Hamandit kemudian ditasmiahi dengan nama Kandangan? Pertanyaan itu akan membuat orang menengok jauh ke masa lalu. Ketika catatan sejarah tak mampu menjawab maka tolehan ke abad-abad silam akan bermuara pada mitologi, legenda, atau cerita rakyat. Sahibul hikayat yang selama ini terlanjur populer menyebutkan bahwa Kandangan berasal dari kata Kandang Hadangan (Kerbau), konon, kawasan Batang Hamandit ini,baik yang berupa rawa maupun tanah datar dan tinggi, merupakan tempat pemeliharaan dan penggembalaan hadangan. Beratus-ratus hadangan dipelihara didalam kandang-kandang yang tersebar diberbagai tempat. Tenarlah kawasan itu sebagai Kandang Hadangan lama-lama pengucapannya aus menjadi Kandangan. Perubahan kata Kandang Hadangan menjadi Kandangan oleh sebagai masyarakat dianggap terlalu mengada-ada. Terlalu banyak huruf yang hilang, jauh berbeda dengan kata Baraba-ai yang menjadi Barabai, atau kata Muara Bahan yang menjadi Marabahan. Apalagi karakteristik pemelihara hadangan dinilai jauh berbeda dengan karakteristik urang Kandangan. Versi lain memunculkan kaitan erat dengan kultur agamis yang dipunyai masyarakat Kandangan. Konon, disuatu waktu di tahun 1800-an, di daerah Karang Jawa diadakan Musyawarah para Datu. Hampir seluruh datu Banua Banjar berhadir, termasuk Datu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Aling, Datu Sanggul. Ketika Syekh Muhammad Arsyad ditanya orang mau ke mana, beliau menjawab: mau kondangan (diucapakan dengan dialek Banjar Kuala yang kental). Kata kondangan itu terdengar seperti kata Kandangan, sehingga orang kemudian menyebut tempat yang dituju Syekh Muhammad Arsyad itu sebagai Kandangan. Versi lain lagi meyebutkan bahwa asal nama Kandangan berhubungan dengan ketidaksukaan satu komunitas di kawasan Batang Hamandit terhadap Lambung Mangkurat dari Negara Dipa. Bagi mereka, Lambung Mangkurat punya track-record buruk. Lambung Mangkurat dianggap membodohi rakyat dengan mengatakan Putri Junjung Buih sebagai wanita hasil tapa, padahal wanita itu orang hulu Balangan yang bernama Galuh Cipta Sari; menjadikan Junjung Buih sebagai Ratu Boneka di Negara Dipa; membunuh dua kemenakan, Bambang Sukmaraga dan Bambang Patmaraga; menjadi penyebab bunuh dirinya Empu Mandastana dan sang istri, kakak dan iparnya sendiri; menjadikan Raden Putra si orang Majapahit sebagai suami Junjung Buih sekaligus menobatkannya menjadi Raja Negara Dipa. Lambung Mangkurat kemudian juga membunuh Diang DipaRaja, istrinya sendiri; juga menjadi penyebab bunuh dirinya Arya Malingkan dan istri, kedua mertuanya. Ulah Lambung Mangkurat itu akhirnya membuat komunitas Batang Hamandit memaklumkan perlawanan. Mereka mendirikan benteng berupa kandang yang memagari keliling wilayahnya. Kendati berkali-kali diserang, orang-orang dalam benteng itu tak jua berhasil ditaklukkan. Lambung Mangkurat akhirnya membiarkan keberadaan wilayah dan komunitas tersebut sepanjang tidak mengganggu Negara Dipa dan kekuasaannya. Orang-orang kemudian menyebut komunitas dalam benteng itu sebagai Urang Kandangan, artinya orang yang berdiam atau berada di dalam kandang. Kendati diperlukan penelusuran lebih jauh, mitologi urang dalam kandang itu terlihat lebih pas dengan karakter urang Kandangan. Tapi apa sih? Perlunya memunculkan lagi mitologi yang telah terkubur daun-daun waktu ke milineum ketiga ini? Apakah ingin membangun oposisi etnik di tengah nganga jurang disentegrasi bangsa sekarang ini? Sama sekali tidak. Refleksi mitologi itu sekedar menolehi modal dasar yang dipunya oleh urang Kandangan dalam merenda masa depan. Mitologi itu menunjukkan juriat, juriat urang Kandangan. Dan persoalan juriat adalah persoalan akar yang terhunjam dalam: akar budaya yang membentuk eksestensi seseorang atau sekelompok orang yang menyebut diri sebagai urang Kandangan. Dari akar budaya tersebut lahir beragam ujaran datu nini yang kemudian menjadi patok nilai-nilai tradisi urang Kandangan. Misalnya, kita bakulawarga kada wayah katam haja; pacah sabuku pacah sakataraan; lamun bakawinan kada sarana disaru aku tapi lamun bakalahian habari-ha; menunjukkan kentalnya citra kebersamaan. Kebersamaan tidak cuma muncul pada saat-saat basuka-barami (dilambangkan dengan wayah katam atau bakakawinan), tetapi juga pada saat-saat susah, bahkan pada saat panyawaan menjadi resikonya (dilambangkan dengan pacah sakataraan atau bakalahian). Modal kebersamaan semacam itu merupakan harta waris yang seyogyanya dijaga barataan, terlebih dalam mencermati dan menyikapi era otonomi daerah ini. Tanpa kebersamaan maka kayuhan perahu otonomi daerah di tengah laut berbadai, seperti sekarang ini, rasanya sukar, atau bahkan mustahil dilakukan. Tapi citra kebersamaan tidaklah sesempit pengertian unggut-unggut tarus nang kaya bilatuk manabuk sarang. Kebersamaan tidaklah menafikan kritik. Kebersamaan tidaklah meminggirkan pendapat orang lain atau merasa ampun saurang haja nang pambujurnya, apalagi rasnang nang kaya mandur Ulanda. Kebersamaan adalah juga keterbukaan dalam memberi dan menerima. Ketulusan tagur-managur atawa ingat-maingati lamun kauyuhan jukung ampah manumbuk ambul. Maka dengan modal kebersamaan, parigal otonomi daerah bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Kandangan Cing-ai! Banua kami nang rakat mupakat matan datu-nini! *Dikutip dari tulisan Burhanuddin Soebely dalam sebuah buletin di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

Khusus PNS... Rumah Murah Perumnas Ada yang Seharga Rp 55 Juta

Khusus PNS... Rumah Murah Perumnas Ada yang Seharga Rp 55 Juta! Penulis : Latief | Sabtu, 19 Juli 2014 | 14:46 WIB Dibaca: 6164 Komentar: 2 Share:www.shutterstock.com Ilustrasi.TERKAIT: 40 Tahun Perumnas, Banting Stir dan "Survive".... Lahan Makin Susah, Perumnas Pilih Bangun 200 Rusunami Hotel Treetop, Inilah Konsep Hotel Unik dari Bambu! JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemasaran Perumnas, Muhammad Nawir, mengatakan bahwa Perumnas tetap akan mengembangkan hunian dan permukiman untuk kalangan menengah bawah. Selain fokus pada pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami), Perumnas menyiapkan rumah tapak (landed house) murah bersubsidi. "Tetapi untuk landed house ini kami arahkan hanya ke kawasan yang masuk dalam remote area, yang beberapa di antaranya adalah Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Passer, Kabupaten Ngada dan lainnya. Perumahan itu diutamakan untuk PNS," ujar Nawir kepada Kompas.com seusai acara HUT ke-40 dan peluncuran logo baru Perumnas di Jakarta, Jumat (19/7/2014) malam. "Memang sudah tidak mungkin di kota yang lahnnya mahal, tapi di kawasan pedalaman. Harganya bahkan masih ada yang hanya Rp 55 juta," tambahnya. Nawir mengatakan, total ada 16 kabupaten yang sudah dibangun untuk rumah murah tersebut. Pembangunan rumah tersebut masuk dalam program rumah bersubsidi Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. "Setelah Maret 2015 nanti bunganya akan pakai skema komersial, itu kalau FLPP jadi dibatalkan oleh Kemenpera. Kalau tidak, tetap dengan bunga skema KPR FLPP yaitu 7,5 persen," kata Nawir. Sebelumnya, Direktur Utama Perumnas Himawan Arief mengatakan, untuk bisa menyediakan hunian bersubsidi untuk rakyat, ke depan Perumnas lebih mengarahkan pembangunannya pada rumah susun sederhana milik (rusunami). Hal tersebut sejalan dengan program Kementerian Perumahan Rakyat untuk menyediakan rumah murah. Tantangannya hanya satu; keterbatasan lahan yang makin mahal. Perumnas akan segera membangun sekitar 15 tower rusunami di beberapa kawasan. Beberapa lokasi dan perizinan yang sudah disiapkan untuk rencana itu antara lain di kawasan Antapani, Bandung, sekitar ada 3 tower, di Cengkareng, Jakarta, sebanyak 7 tower, dan di Karawang ada 3 hektar yang juga telah disiapkan menjadi lahan rusunami. Untuk di Cengkareng, harga rusunami dibanderol sebesar Rp 200 sampai Rp 300 Juta. Konstruksinya akan dimulai tahun ini dan ditargetkan akan rampung dalam dua tahun. Untuk tujuan tersebut Perumnas menggelontorkan dana pembangunan tiap 1 tower sebesar Rp100 miliar. "Ini akan menjadi bagian dari rencana Perumnas membangun 200 tower rusunami di DKI Jakarta. Tahun ini kami meargetkan bisa membangun 35 tower rusunami yang tersebar di wilayah provinsi DKI Jakarta," ujar Himawan (Baca: Lahan Makin Susah, Perumnas Pilih Bangun 200 Rusunami)

Audit Lembaga Survei

Audit Lembaga Survei Kamis, 17 Juli 2014 | 05:00 WIB KOMPAS Elemen-elemen audit lembaga survei Berita terkait Ini Peta Perolehan Suara Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla di DKI Jakarta Audit Lembaga Survei Jokowi-Kalla Ungguli Prabowo-Hatta di 3 Kota Kabupaten di Sulawesi Utara Rekapitulasi Lebih dari 10 Jam, Prabowo-Hatta Ungguli Jokowi-JK di Jakarta Timur 2 Oleh: Bambang Setiawan Buntut dari penayangan hasil hitung cepat pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014 membuat tuntutan terhadap audit lembaga survei semakin gencar disuarakan. Bagaimana memeriksa kesahihan data lembaga survei menjadi penting untuk dikemukakan kepada publik. Pasca pemilu, sejumlah lembaga survei diragukan kredibilitasnya, bahkan dilaporkan ke polisi. Tindakan ini diawali oleh hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan empat lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hasil itu berbeda dengan hasil delapan lembaga survei yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) dilaporkan oleh aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ke polisi karena diduga membohongi publik. Ada dugaan mereka melakukan pengaturan suara sampel TPS yang masuk ke dalam tabulasi hitung cepat sehingga serentak memenangkan Prabowo-Hatta. Indikasi untuk mengarahkan hasil ke salah satu calon cukup kuat, mengingat hasil hitung cepat empat lembaga survei tersebut disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi yang dimiliki oleh anggota koalisi pasangan tersebut. Hasil dari Puskaptis, LSN, dan JSI ditayangkan oleh TV One, televisi milik Aburizal Bakrie yang selama ini mendukung pemberitaan Prabowo-Hatta. Sementara itu, hasil hitung cepat dari IRC dilansir di televisi-televisi milik Hary Tanoesoedibjo seperti RCTI, Global TV, dan MNC. Tuntutan untuk mengaudit lembaga survei direspons oleh Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) dengan menggelar pertemuan dengan pers, mengundang anggota-anggotanya untuk memaparkan seluk-beluk hitung cepat yang mereka lakukan. Langkah ini kemudian diikuti dengan audit terhadap lembaga-lembaga survei anggota Persepi. Namun, Puskaptis sebagai salah satu anggota menolak diaudit. Elemen pemeriksaan Audit terhadap lembaga survei terkait hasil hitung cepat pemilu presiden dapat dilakukan mulai dari memeriksa tahap perencanaan hingga penayangan hasil hitung cepat. Pada tahap perencanaan atau proposal, pendanaan dan metode sampling adalah yang paling penting untuk diungkap. Penelusuran terhadap penyandang dana quick count akan membuka tabir pertama pihak yang paling berkepentingan terhadap hasil hitung cepat. Meski demikian, sumber dana tidak selalu menentukan hasil. Jika lembaga survei itu memiliki kredibilitas dan bersikap profesional dalam pekerjaannya, bisa jadi hasilnya akan tetap menggambarkan realitas sesungguhnya. Rekam jejak lembaga survei dapat menjadi petunjuk, apakah hasil yang selama ini dikeluarkan oleh lembaga itu selalu sesuai dengan kepentingan pihak penyandang dana ataukah relatif independen. Berikutnya adalah metode sampling. Yang paling penting di sini adalah apakah model sampling yang akan dipakai bisa menggambarkan populasi secara keseluruhan atau tidak. Apakah penarikan sampelnya dilakukan secara acak atau purposif. Jika purposif, sulit dikatakan hasilnya mewakili populasi. Penting pula dalam kaitan pemilu, apakah jumlah sampelnya proporsional mewakili tiap daerah pemilihan atau hanya sebagian. Jika proporsional, apakah mewakili desa dan kota yang ada di Indonesia ataukah cenderung hanya mengelompok di wilayah tertentu, misalnya hanya di perkotaan. Jika pengambilan sampelnya diarahkan, apakah ada kesengajaan untuk mengambil sampel TPS yang memiliki kecenderungan sebagai kantong suara salah satu kandidat atau tidak. Semua hal tersebut dapat memengaruhi hasil suara yang diperoleh. Selain itu, sejumlah hal teknis dapat berperan memperbesar tingkat kesalahan. Misalnya, kualitas dan jumlah tenaga lapangan, organisasi pelaporan, pemasukan data, dan sistem rancangan output-nya. Kualitas tenaga lapangan yang baik dan jumlah tenaga yang mencukupi sangat menunjang akurasi data. Untuk memperoleh hasil pemilu yang mencakup seluruh Indonesia, jumlah tenaga lapangan dapat menjadi indikator penting apakah survei yang dilakukan akan serius mengikuti kaidah yang ditetapkan dalam metode sampling atau tidak. Apakah masuk akal, misalnya, untuk menangani sampel di 1.000 TPS hanya dikerahkan tenaga lapangan berjumlah 500 orang? Logikanya, jika sebaran sampel TPS merata ke seluruh Indonesia, maka jarak antara satu TPS dan TPS lain akan sangat berjauhan. Sanggupkah seorang tenaga lapangan mengamati dua TPS yang jaraknya ratusan kilometer, terutama TPS-TPS yang terletak di desa dan tempat terpencil? Jika mungkin dilakukan, bagaimana caranya? Jika tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat, besar kemungkinan akan ada manipulasi pada praktik penetapan sampel di lapangan. TPS yang berjauhan akan ditarik berdekatan. Jika pola ini dilakukan pada separuh jumlah TPS, konsekuensinya akan memengaruhi hasil hitung cepat. Mengingat moda transportasi lebih mudah di perkotaan, kemungkinan sampel di daerah terpencil akan diganti ke perkotaan sehingga sesungguhnya hasilnya lebih menggambarkan suara perkotaan. Bukti-bukti forensik sangat diperlukan. TPS yang diambil sebagai sampel sudah sesuai dengan rancangan desain sampel atau melenceng jauh. Ini bisa berupa foto formulir C1 di lapangan, gambar fisik TPS, dan data yang dikirimkan. Jika data dikirimkan lewat SMS, maka rekaman SMS bisa menjadi petunjuk untuk menelusuri kesahihan data dengan membandingkan pada data KPU. Selain itu, bukti-bukti pembayaran kepada tenaga lapangan juga dapat menggambarkan secara riil jumlah orang yang terlibat dalam survei yang dilakukan, dan apakah ada indikasi survei tidak dilakukan semestinya. Berikutnya adalah bukti-bukti forensik bagaimana data masuk ke dalam sistem tabulasi hingga hasil pengolahan. Apakah semua data masuk kemudian ditayangkan, ataukah ada kontrol atau intervensi untuk mengatur data yang masuk. Jika intervensi dilakukan untuk tujuan menghambat laju perolehan kandidat tertentu, maka hasilnya sulit dipercaya kebenarannya. Bagaimana pun, survei hanyalah alat dan sangat tergantung pada tujuan penggunanya. Bisa ditujukan untuk mengawal demokrasi dalam pemilu, bisa juga dijadikan alat legitimasi. (LITBANG KOMPAS)

Real Count kawalpemilu.org: Prabowo-Hatta 47,71% dan Jokowi-JK 52,82%

Rabu (16/7/2014) pukul 12.30 WIB menunjukkan keunggulan pasangan Jokowi-JK dengan angka 52,82 persen sedangkan Prabowo-Hatta 47,71 persen. Data yang telah masuk sebanyak 93 persen dan terus diperbarui setiap 10 menit. Dalam data yang ditampilkan kawalpemilu.org, tercatat kemenangan masing-masing pasangan di setiap provinsi. Berikut data real count di kawalpemilu.org di 33 provinsi: 1. Aceh: Prabowo-Hatta 56,17% dan Jokowi-JK 43,82% 2. Sumatera Utara: Prabowo-Hatta 44,59% dan Jokowi-JK 55,40% 3. Sumatera Barat: Prabowo-Hatta 77,82% dan Jokowi-JK 22,17% 4. Riau: Prabowo-Hatta 51,25% dan Jokowi-JK 48,74% 5. Jambi: Prabowo-Hatta 49,16% dan Jokowi-JK 50,83% 6. Sumatera Selatan: Prabowo-Hatta 51,37% dan Jokowi-JK 48,62% 7. Bengkulu: Prabowo-Hatta 45,27% dan Jokowi-JK 54,72% 8. Lampung: Prabowo Hatta 46,22% dan Jokowi JK 53,77% 9. Kepulauan Bangka Belitung: Prabowo Hatta 33,15% dan Jokowi JK 66,84% 10. Kepulauan Riau: Prabowo-Hatta 51.22% dan Jokowi-JK 48.77% 11. DKI Jakarta :1 Prabowo-Hatta 46.95% dan Jokowi-JK 53.04% 12. Jawa Barat: Prabowo-Hatta 60.27% dan Jokowi-JK 39.72% 13. Jawa Tengah: Prabowo-Hatta 33.07% dan Jokowi-JK 66.92% 14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Prabowo-Hatta 44.13% dan Jokowi-JK 55.86% 15. Jawa Timur: Prabowo-Hatta 47.00% dan Jokowi-JK 52.99% 16. Banten: Prabowo-Hatta 57.07% dan Jokowi-JK 42.92% 17. Bali: Prabowo Hatta 28.53% dan Jokowi-JK 71.46% 18. Nusa Tenggara Barat: Prabowo-Hatta 72.15% dan Jokowi-JK 27.84% 19. Nusa Tenggara Timur: Prabowo-Hatta 33.15% dan Jokowi-JK 66.84% 20. Kalimantan Barat: Prabowo-Hatta 39.84% dan Jokowi-JK 60.15% 21. Kalimantan Selatan: Prabowo-Hatta 50.11% dan Jokowi-JK 49.88% 22. Kalimantan Tengah: Prabowo-Hatta 40.27% dan Jokowi-JK 59.72% 23. kalimantan Timur: Prabowo-Hatta 37.96% dan Jokowi-JK 62.03% 24. Sulawesi Utara: Prabowo-Hatta 45.95% dan Jokowi-JK 54.04% 25. Sulawesi Tengah: Prabowo-Hatta 45.10% dan Jokowi-JK 54.89% 26. Sulawesi Selatan: Prabowo-Hatta 28.85% dan Jokowi-JK 71.14% 27. Sulawesi Tenggara: Prabowo-Hatta 44.64% dan jokowi-JK 55.35% 28. Gorontalo: Prabowo-Hatta 63.11%220.935 dan Jokowi-JK 36.88% 29. Sulawesi Barat: Prabowo-Hatta 27.57% dan Jokowi-JK 72.42% 30. Maluku: Prabowo-Hatta 49.24% dan Jokowi-JK 50.75% 31. maluku Utara: Prabowo-Hatta 54.59% dan Jokowi-JK 45.40% 32. Papua: Prabowo-Hatta 34.90% dan Jokowi JK 65.09% 33 Papua Barat: Prabowo-Hatta 32.79% dan Jokowi JK 67.20% Data di situs ini berasal dari scan form C1 yang dipublish oleh KPU dan didigitisasi dengan bantuan relawan netizen (pengguna internet aktif) yang independen. Website kawalpemilu.org bukan situs resmi dari KPU. KPU akan mengumumkan hasil resmi perghitungan mereka pada 22 Juli 2014. Kedua kubu capres juga mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman KPU tersebut.

Sejarah Pemilu Indonesia

Pemilu 1955 Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Inilah tonggak pertama masyarakat Indonesia belajar tentang demokrasi. Indonesia baru yang sangat muda terseok- seok dalam mempersiapkan pemilu. Situasi keamanan yang belum kondusif, kabinet yang penuh friksi, dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat Undang-Undang pemilu membuat pemungutan suara baru bisa dilaksanakan 10 tahun setelah kemerdekaan. Dalam pemilu pertama ini masyarakat memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD sementara 1950. Anggota angkatan bersenjata dan polisi ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara. Pemilu tahun 1955 diadakan dalam dua periode. Pada periode pertama tanggal 29 September 1955 masyarakat memilih anggota DPR. Lalu, pada periode kedua pada 15 Desember 1955 masyarakat memilih anggota Konstituante. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri. Pada Maret 1956 parlemen terbentuk dengan jumlah angggota sebanyak 272 orang. Ada 17 fraksi yang mewakili 28 partai peserta pemilu, organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang. Mereka dilantik pada 10 November 1956. Selanjutnya, kondisi politik Indonesia pasca pemilu 1955 sarat dengan berbagai konflik. Akibatnya, pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 1960 tidak dapat terselenggara. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang membubarkan DPR dan Konstituante hasil pemilu 1955 serta menyatakan kembali ke UUD 1945. Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh presiden. Pemilu 1971 Gonjang-gonjang politik pasca pemilu 1955 berujung pada huru-hara gerakan 30 september Partai Komunis Indonesia pada tahun 1966. Presiden Soekarno yang memimpin Indonesia sejak tahun 1945 akhirnya lengser satu tahun kemudian. Pada tahun 1968 Soeharto ditetapkan oleh MPR Sementara sebagai Presiden Indonesia. Era kepemimpinan Soeharto selanjutnya disebut sebagai zaman orde baru, untuk membedakan dengan zaman Soekarno yang disebut sebagai orde lama. Tiga tahun memerintah Indonesia, Soeharto akhirnya menggelar pemilu kedua yang tertunda-tunda di negeri ini pada 5 Juli 1951. Ini adalah pemilu pertama setelah orde lama atau pemilu pertama di zaman orde baru. Pemilu diikuti oleh 10 partai politik dari beragam aliran politik. Hal baru yang menarik pada pemilu tahun ini adalah ketentuan yang mengharuskan semua pejabat negara bersikap netral. Ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 di mana para pejabat negara yang berasal dari partai ikut menjadi calon partai secara formal. Namun, dalam prakteknya, para pejabat negara berpihak ke salah satu peserta pemilu yaitu Golongan Karya. "Rekayasa politik" orde baru yang berlangsung hingga 1998 di mulai pada tahun ini. Sejumlah kebijakan ditelurkan demi menguntungkan Golongan Karya. Pemilu Orde Baru (1977-1997) Pasca pemilu 1971 ada lima pemilu yang diselenggarakan di bawah rezim orde baru, yaitu pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Lima pemilu itu berlangsung "seragam" dan diikuti oleh dua partai yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya (Golkar). Pemilu selalu dimenangkan oleh Golongan Karya dan MPR selalu menunjuk Soeharto sebagai Presiden. Setelah pemilu 1971 yang diikuti 10 konstestan, terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Undang-Undang baru ini mengatur soal penggabungan partai politik. Sembilan partai politik yang ada diciutkan menjadi hanya dua. Partai-partai beraliran islam bergabung dalam satu wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, partai-partai di luar islam bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kedua partai itu bertarung dengan Golongan Karya dalam setiap pemilu di masa orde baru. Selama periode orde baru masyarakat Indonesia memilih partai dalam setiap pemilu. Lalu partai menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat di Dewan Permusyarawatan Rakyat (DPR). Semua anggota DPR adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain anggota DPR, anggota MPR berisikan utusan golongan. MPR bermusyawarah untuk menunjuk presiden. Pemilu 1977 : 2 Mei Pemilu 1982 : 4 Mei Pemilu 1987 : 23 April Pemilu 1992 : 9 Juni Pemilu 1997 : 29 Mei Pemilu 1999 Pemilu 1999 merupakan tonggak baru demokrasi Indonesia. Penguasa Orde Baru Soeharto mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan masyarakat. BJ Habibie yang semula adalah wakil presiden naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Roh demokrasi yang semasa rezim orde baru dipasung hidup kembali. Ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum melakukan seleksi dan meloloskan 48 partai politik. Golkar yang semula bukan partai di tahun ini berubah menjadi partai politik. Lima besar partai pemenang pemilu adalah: No Partai Suara Persen Kursi DPR 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 35.689.073 33,74 153 2 Partai Golkar 23.741.749 22,44 120 3 Partai Persatuan Pembangunan 11.329.905 10,71 58 4 Partai Kebangkitan Bangsa 13.336.982 12,61 51 5 Partai Amanat Nasional 7.528.956 7,12 34 Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai pemenang, namun ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, gagal menjadi presiden. Di zaman ini presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Musyawarah di MPR memutuskan mengangkat Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai presiden dengan Megawati sebagai wakil presiden Pemilu 2004 Pemilu 2004 menjadi catatan sangat penting dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada tahun ini untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih langsung wakilnya di parlemen dan pasangan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif Pemilu legislatif digelar sebagai rangkaian pertama pada 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada pemilihan Presiden. Hasil lima besar pemilu legislatif 2004 No Partai Suara Persen Kursi DPR 1 Partai Golongan Karya 24.480.757 21,58 128 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 21.026.629 18,53 109 3 Partai Kebangkitan Bangsa 11.989.564 10,57 52 4 Partai Persatuan Pembangunan 9.248.764 8,15 58 5 Partai Demokrat 8.455.225 7,45 57 Pemilu Presiden Pemilu presiden tahun 2004 diikuti lima pasang calon yaitu, Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi Wiranto - Solahuddin Wahid Amien Rais – Siswono YudoHusodo Hamzah Haz – Agum Gumelar Hasil pemilu presiden putaran pertama 5 April 2004 Ranking Pasangan Capres Suara Persen 1 Susilo B.Y. - J. Kalla 36.070.622 33.58 % 2 Megawati - Hasyim M. 28.186.780 26.24 % 3 Wiranto-Sallahudin W. 23.827.512 22.19 % 4 AmienRais - Siswono Y.H. 16.042.105 14.94 % 5 Hamzah H. - Agum G. 3.276.001 3.05 % Jumlah Suara 107.403.020 100% Sumber data : KPU Karena tidak ada yang memperoleh suara 50 persen plus satu, maka diselenggarakan putaran kedua yang diikuti oleh dua besar yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla dan Megawati Soekarno putri - Hasyim Muzadi. Hasil pemilu presiden putaran kedua 5 Juli 2004 PEMILU 2009 Pemilu Legislatif 2009 digelar pada 9 April 2009 dan diikuti 38 partai politik. Ribuan calon anggota legislatif memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, dan banyak kursi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk pertama kalinya, sistem sistem proporsional terbuka diterapkan pada Pileg 2009. Melalui sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik, melainkan caleg. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut. Sebanyak 121.588.366 pemilih yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam pileg 2009. Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangi pileg 2009 dengan meraup 21.703.137 suara atau sebanyak 20,85 persen. Selain itu, ada 8 partai lainnya yang lolos parliamentary threshold, yakni, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

SEJARAH PEMILU

Pemilu 1955 Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945. Inilah tonggak pertama masyarakat Indonesia belajar tentang demokrasi. Indonesia baru yang sangat muda terseok- seok dalam mempersiapkan pemilu. Situasi keamanan yang belum kondusif, kabinet yang penuh friksi, dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat Undang-Undang pemilu membuat pemungutan suara baru bisa dilaksanakan 10 tahun setelah kemerdekaan. Dalam pemilu pertama ini masyarakat memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD sementara 1950. Anggota angkatan bersenjata dan polisi ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara. Pemilu tahun 1955 diadakan dalam dua periode. Pada periode pertama tanggal 29 September 1955 masyarakat memilih anggota DPR. Lalu, pada periode kedua pada 15 Desember 1955 masyarakat memilih anggota Konstituante. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri. Pada Maret 1956 parlemen terbentuk dengan jumlah angggota sebanyak 272 orang. Ada 17 fraksi yang mewakili 28 partai peserta pemilu, organisasi, dan perkumpulan pemilih. Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang. Mereka dilantik pada 10 November 1956. Selanjutnya, kondisi politik Indonesia pasca pemilu 1955 sarat dengan berbagai konflik. Akibatnya, pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 1960 tidak dapat terselenggara. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang membubarkan DPR dan Konstituante hasil pemilu 1955 serta menyatakan kembali ke UUD 1945. Soekarno secara sepihak membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat oleh presiden.